4 Langkah Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing. RUP yang disusun meliputi pemaketan pekerjaan. Pemaketan adalah mengelompokkan pekerjaan yang sejenis untuk keberhasilan dalam mencapai hasil/output pekerjaan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan antara lain prinsip efektif dan efisien.

Dalam Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 24, dijelaskan :

  1. PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I.
  2. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
  3. Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:
  • a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  • b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
  • c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
  • d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Adapun cara pemaketan dalam pengadaan  barangjasa pemerintah, bila kita memiliki dokumen anggaran yaitu DPA/DIPA maka langkah pemaketan sebagai berikut:

Langkah Pertama

Kegiatan-kegiatan yang ada dalam DPA/DIPA dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan:

  1. Swakelola, atau
  2. Penyedia

Apabila pekerjaan dilakukan dengan swakelola, berdasarkan pasal 29 perpres 54/2010 dan perpres 70/2012, Pengadaan Barang/Jasa oleh K/L/D/I selaku Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden 54/2010 dan perpres 70/2012.

Langkah kedua 

Kegiatan-kegiatan tersebut yang melalui penyedia dipecah lagi, lalu dikelompokkan  berdasarkan jenis pengadaannya, yaitu :
a. barang
b. pekerjaan konstruksi
c. jasa konsultansi
d. jasa lainnya

Langkah ketiga

Jenis-jenis pengadaan tersebut dipecah lagi dan dikelompokkan ke dalam  ruang lingkup kompetensi penyedia (Dikelompokkan kepada bidang/subbidang penyedia).

Contoh untuk pengadaan barang ada beberapa kompetensi sebagai berikut:
Pengadaan Alat tulis kantor (ATK),  AC (pendingin ruangan) dan Motor Roda Dua.

Berdasarkan contoh di atas ada 3 kompetensi penyedia, berarti ada tiga penyedia yang berbeda yang kita perlukan berdasarkan  kompetensi penyedia.

Ada penyedia ATK, yang tentunya bukan penyedia AC sehingga diperlukan penyedia AC, demikian juga diperlukan penyedia sepeda motor (dealer).

Langkah keempat

Berdasarkan ruang lingkup kompetensi, penyedia dikelompokkan kembali berdasar nilai anggarannya ke dalam  metode pengadaannya. Contoh pengadaan ATK bila nilainya di atas Rp. 200 juta dilakukan dengan pelelangan sederhana, namun bila dibawah Rp. 200 juta dilakukan dengan pengadaan langsung.

Untuk paket pengadaan yang memenuhi syarat khusus dan tertentu sebagaimana disebut dalam pasal 38/pasal 44 maka dilakukan dengan penunjukan langsung, atau jika barang/jasanya terdapat di katalog dilakukan dengan e-purchasing.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kini Kian Mudah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken peraturan (Perpres) baru dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal itu dituang dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 yang juga merupakan pengganti dari Perpres No. 54 Tahun 2010.

Dalam beleid baru itu, pemerintah lebih mempermudah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun setidaknya terdapat 10 poin perubahan penting dalam Perpres baru itu.

Perubahan itu di antaranya yakni, pertama, peraturan baru ini akan diperkenalkan agen pengadaan yakni Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang dan jasa yang dipercayakan oleh Kementerian atau Lembaga.

Yang mana, UKPBJ itu akan menjadi solusi untuk pengadaan yang bersifat kompleks. Kedua, menambah tipe swakelola.

Sebelumnya, Perpres No. 54 Tahun 2010 dikenal dengan tiga tipe swakelola, maka pada Perpres Baru dikenal dengan empat tipe swakelola. Tipe keempat yang menjadi tambahan adalah Swakelola yang dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti ICW, dan lain-lainnya.

Ketiga, batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi akan berubah dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta, sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya tetap dinilai sampai dengan Rp 200 juta. Keempat, jaminan penawaran yang dihapus oleh Perpres No. 4 Tahun 2015 kembali akan diberlakukan khusus untuk pengadaan konstruksi untuk pengadaan diatas Rp 10 miliar.

Kelima, menyederhanakan jenis kontrak menjadi dua jenis pengaturan saja yakni, arang/konstruksi/jasa lainnya hanya akan diatur kontrak lumpsum, harga satuan, gabungan, terima jadi (turnkey) dan kontrak payung. Sedangkan untuk konsultansi terdiri dari kontrak keluaran (lumpsum), waktu penugasan (time base) dan Kontrak Payung.

Keenam, terkait penyelesaian sengketa kontrak pengadaan akan disediakan layanan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Layanan ini diharapkan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan kontrak sehingga tidak perlu harus diselesaikan di pengadilan atau BANI yang berbiaya mahal.

Ketua LKPP Agus Prabowo pun menilai, dengan adanya Perpres baru ini diharapkan bisa membuka peluang bagi penyedia barang dan jasa dalam pengadaan pemerintah. Pasalnya, menurutnya terdapat banyak sekali penyedia barang dan jasa yang baik tapi enggan ikut dalam pengadaan pemerintah.

“Alasannya, mulai dari ribet dan lainnya tapi ini sekarang udah beda,” ungkapnya saat dihubungi KONTAN, Selasa (20/3).

Sumber: kontan.co.id

10 Kesalahan Umum Penyedia Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam proses pengadaan barang dan jasa masih ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh penyedia atau bahkan praktek-praktek yang melanggar aturan masih saja dilakukan. Ada beberapa kesalahan penyedia dalam proses pengadaan yang melanggar ketentuan aturan pengadaan yang  terdapat di dalam Peraturan Presiden. Seperti yang dirangkum Majalah Kredibel terbitan LKPP edisi Juli-Des 2015, mengenai kesalahan penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan penjelasan yang langsung disampaikan oleh LKPP melalui majalahnya tersebut diharapkan 10 kesalahan umum yang dilakukan penyedia atau rekanan diharapkan bisa berkurang dan dapat menjadi perbaikan ke depan. Berikut ini 10 Kesalahan penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang bisa saja mengakibatkan terjerat oleh pasal peraturan PBJ.

1. MENJADI PENYEDIA PALUGADA

Pokja ULP lebih menyenangi penyedia yang memang bidang usaha utamanya sesuai dengan barang atau jasa yang akan diadakan, bukan penyedia yang menyatakan siap menyediakan apapun yang dibutuhkan alias “apa lu mau gua ada” atau terkenal dengan perusahaan Palugada. Karena bila menggunakan pengusaha palugada maka mereka hanya berperan sebagai calo yang akan menambah biaya (cost) dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Pemilihan penyedia barang/jasa diarahkan untuk memperoleh penyedia langsung dari sumber pasokan dengan tetap memperhatikan aturan main pemilihan, kebijakan dan prinsip pengadaan barang/jasa. Sehingga Pokja ULP dalam dokumen kualifikasi tentunya akan mencantumkan persyaratan kualifikasi yang bisa menyeleksi penyedia palugada tersebut.

Rekanan tipe ini pasti akan mempunyai kelemahan dalam pemenuhan persyaratan kualifikasinya karena tidak fokus dalam satu bidang/sub bidang barang/jasa tertentu, dan dari sisi harga tidak akan bisa bersaing dengan penyedia yang memang fokus/spesialis dalam menyediakan satu bidang/sub bidang barang/jasa tertentu saja.

Untuk itu, penyedia sebaiknya fokus pada bidang dan sub bidang yang memang menjadi core bussiness perusahaan agar dapat bersaing dengan maksimal, baik dari kualifikasi, penawaran teknis, maupun harga yang diajukan. Peluang untuk menang tender/lelangpun akan lebih besar apabila penyedia mengikuti tender dalam kategori barang/jasa yang memang merupakan keahlian dari perusahaan.

2. JUAL PAKET

Ini bukan sub kontrak pekerjaan minor, tetapi benar-benar semua paket dikerjakan oleh orang atau perusahaan lain yang namanya tidak tertera dalam kontrak pengadaan barang/jasa. Hal ini dilakukan dengan perjanjian (atau tanpa perjanjian) di notaris dengan istilah kuasa direksi atau istilah lainnya, yang mana hal ini melanggar ketentuan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 87 ayat (3), yaitu:

(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.

Apabila ada masalah dengan pekerjaan ketika pelaksanaan kontrak, yang akan dikejar oleh PPK atau pemeriksa adalah penyedia yang namanya ada dalam surat perjanjian, bukan penyedia yang membeli atau mengerjakan pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang dijual kemungkinan besar akan bermasalah karena ada lapisan biaya baru yang memotong biaya kontrak awal sehingga pekerjaan tidak akan bisa dikerjakan dengan maksimal. Model seperti ini biasanya dilakukan dengan “meminjam” bendera perusahaan.

3. TIDAK MENGUASAI ATURAN PENGADAAN

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggantikan Keppres No. 80 tahun 2003. Perpres No. 54 tahun 2010 sudah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Perpres No. 4 tahun 2015. Untuk dapat memenangkan tender, seharusnya penyedia mengerti tentang peraturan pengadaan yang diatur dalam perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya. Mulai dari tata cara proses pemilihan penyedia secara umum sampai dengan apa saja yang harus dipersiapkan dalam pemasukan dokumen penawaran dan formulir isian kualifikasi.

Masih sangat sedikit sekali penyedia yang benar-benar mengetahui atau bahkan menguasai aturan tentang pengadaan barang-jasa pemerintah. Seringkali tidak ada staf administrasi yang mengerti Perpres No. 54 tahun 2010, sehingga isi dari dokumen penawaran hanya sekadar mengikuti kebiasaan saja atau hanya sekadar mengikuti format dokumen dari penyedia lain atau copy paste dari dokumen lama yang mungkin sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan terbaru.

Lalu bagaimana solusinya?.

Mengirim staf yang bertugas pada bagian tender untuk mengikuti bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah adalah salah satu solusinya. Di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia sudah banyak Lembaga Pelatihan Pengadaan (LPP) barang/jasa terakreditasi LKPP yang secara rutin menyelenggarakan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa (www.simpel.lkpp.go.id).

Setelah mengikuti bimbingan teknis sekitar lima hari dapat langsung mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai tanda hasil penguasaan materi pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan mengetahui aturan main pengadaan barang/jasa, penyedia akan lebih menguasai tentang bagaimana tata cara membuat penawaran yang baik dan benar dalam tender sehingga tidak akan lagi banyak ditemukan kesalahan kualifi kasi, administrasi, atau teknis mendasar.

4. GAPTEK (GAGAP TEKNOLOGI)

Sekarang ini proses pemilihan penyedia dilakukan melalui pelelangan elektronik, penggunaan e-procurement sekarang ini adalah suatu keniscayaan. LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik (SPSE) yang biasanya beralamat dengan format http://www.lpse.namakldi.go.id, LPSE dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota atau kepala K/L/D/I. Penyedia barang/jasa harus memiliki keahlian dalam penggunaan aplikasi internet, terutama aplikasi SPSE untuk melakukan proses pengadaan secara elektronik. Penyedia yang gaptek tentunya secara alamiah akan tersingkir dari percaturan dunia pengadaan.

5. SATU ORANG OPERATOR LPSE UNTUK BEBERAPA PERUSAHAAN

Meskipun penggunaan pelelangan secara elektronik sekarang ini merupakan suatu keniscayaan, masih banyak penyedia yang masih belum siap untuk mengikuti perkembangan teknologi ini. Hal ini terkait dengan sumber daya manusia dari banyak perusahaan yang tidak mempersiapkan diri untuk mengikuti perkembangan zaman. Sebagai solusinya, mereka biasanya mengoordinasi urusan masalah pelelangan elektronik ini melalui asosiasi atau bahkan beberapa asosiasi bergabung membentuk forum untuk mengoordinasi para anggotanya. Ditunjuklah satu orang operator yang bertugas untuk melakukan tugas terkait pelelangan elektronik untuk banyak perusahaan, mulai dari pendaftaran, dokumen pengadaan, unggah dokumen penawaran, sampai sanggah-menyanggah untuk beragam paket dan untuk banyak perusahaan ditangani oleh satu orang operator tersebut.

Untuk proses pendaftaran, unduh dokumen pengadaan, dan penjelasan mungkin tidak masalah ditangani oleh satu orang untuk mengikuti beberapa paket. Masalah biasanya timbul ketika pada proses mengunggah dokumen penawaran yang harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan untuk beberapa paket dan untuk beberapa perusahaan peserta pelelangan tersebut. Dan dalam waktu terbatas pada detik-detik terakhir pemasukan penawaran harus mengunggah banyak berkas untuk beberapa perusahaan dan untuk beberapa paket yang diikuti juga. Risiko yang dapat terjadi adalah tidak semua berkas terunggah ke server LPSE atau berkas penawaran tidak terunggah secara sempurna bahkan berkas tidak terunggah sama sekali karena kehabisan waktu. Risiko lainnya yang dapat terjadi adalah salah mengunggah ke paket lain yang berakibat pada langsung digugurkannya penawaran oleh Pokja ULP.

Siapkan manajemen perusahaan Anda untuk dapat mengikuti pelelangan secara elektronik mulai dari sumber daya manusianya yang melek komputer dan internet plus fasilitasnya untuk mengakses LPSE.

6. KONVERSI DOKUMEN PENAWARAN KE DALAM PDF MASIH MANUAL

Dalam suatu proses pelelangan, penulis pernah menemukan dokumen penawaran yang diunggah dengan format pdf yang isinya membuat penulis tersenyum sendiri membayangkan bagaimana susah payahnya operator dari penyedia ini membuat dokumen penawarannya. Lelang secara elektronik mensyaratkan pemasukan dokumen penawaran dalam bentuk soft file berformat Acrobat Reader (.pdf). Seringkali, penyedia yang mengunggah dokumen penawaran dalam format PDF namun dibuat dengan cara yang rumit.

▶ Membuat dokumen dalam format microsoft Word.

▶ Mencetak dokumen penawaran pada kop surat perusahaan.

▶ Hasil cetak dokumen penawaran diberi materai dan ditandatangani, mulai dari surat penawaran, penawaran harga, metodologi, surat-surat pernyataan, dan sebagainya.

▶ Puluhan halaman dokumen penawaran yang sudah ditandatangani basah tersebut kemudian di-scan ke format gambar (.jpg).

▶ Hasil scan kemudian di-insert ke Microsoft Word kembali dan kemudian dikonversi ke .pdf. Membayangkan proses pembuatan dokumen penawaran seperti itu mungkin saja dapat menunjukan betapa kerasnya kerja penyedia untuk membuat dokumen penawaran, tetapi di sisi lain justru merepotkan.

Seharusnya penyedia cukup menggunakan Microsoft Word untuk menuliskan penawaran. Tidak perlu ditandatangani, tidak perlu memakai kop surat, setelah selesai mengetik, penawarannya langsung dicetak (print) atau disimpan (save as) dalam format pdf. Selanjutnya dokumen-dokumen lain dari pihak ketiga seperti jaminan penawaran, dukungan bank, atau surat-surat lainnya yang berbentuk hasil cetak (hard copy) di-scan ke format pdf atau gambar (jpg). Hasil scan dokumen-dokumen ini dapat disatukan dengan surat penawaran tadi atau dapat juga dibuat berkas pdf terpisah dengan menggunakan pdf writer atau melalui fasilitas insert pada Microsoft word. Nanti, kalau sudah dinyatakan sebagai pemenang tender dan akan membuat kontrak barulah semua dokumen penawaran tersebut di-print dan ditandatangani basah.

7. DOKUMEN PENAWARAN DENGAN BANYAK BERKAS DAN UKURAN BESAR, SERTA MEMAKAI SOFTWARE GRATISAN

Dokumen penawaran yang diunggah dengan format banyak berkas, memang hal ini tidak menggugurkan, tetapi yang jelas akan membuat Pokja ULP kerja keras, karena ketika file .rhs di Apendo maka akan membuat Pokja harus bolak balik dari Windows Explorer dan pdf reader. Pokja ULP tentunya akan berusaha seteliti mungkin dalam melakukan evaluasi, tetapi dengan kondisi demikian, kemungkinan penurunan tingkat ketelitian dari Pokja ULP sangat mungkin terjadi. Sebaiknya semua dokumen penawaran disatukan dalam satu berkas yang berakibat berkas menjadi berukuran besar, misalkan; dokumen penawaran berisi ratusan halaman dengan gambarnya dibuat dalam satu berkas, sehingga ketika membukanya sangat berat untuk melakukan scroll. Sebaiknya sesuaikan jumlah berkas dengan ukuran yang dapat dengan mudah dibuka.

8. AKSES INTERNET TIDAK MEMADAI

Beberapa kali ditemukan kasus berkas penawaran yang diunggah setelah dienkripsi dengan Apendo ternyata hasilnya dokumen penawaran terpotong sebagian atau data tidak lengkap. Ketika diklarifikasi kepada penyedia, mereka mengaku telah mengunggah berkas penawaran. Tetapi setelah diselidik lebih lanjut, ternyata mereka mengunggah dokumen penawaran di warnet yang kapasitas koneksinya rendah serta dipakai oleh banyak pengguna warnet lainnya.

Penggunaan koneksi internet yang tidak maksimal berisiko terhadap berkas penawaran yang tidak terunggah sempurna. Hal ini berakibat pada gugurnya penawaran akibat dokumen yang tidak lengkap.

9. SURAT SANGGAHAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sanggahan, agar diterima atau memperoleh perhatian yang baik dari Pokja ULP.

▶ Buat surat sanggahan disertai dasar dan bukti kuat, cantumkan aturan yang mengaturnya, kalau ada lampirkan bukti yang mendukung terhadap sanggahan tersebut.

▶ Buat surat sanggahan yang tidak emosional, Pokja ULP juga manusia, cobalah dengan pendekatan yang lebih manusiawi, jangan langsung menuduh kolusi, korupsi, tidak becus, dan sebagainya.

▶ Fokus pada penawaran sendiri, apakah sudah benar atau tidak, apakah memang benar Pokja ULP telah melakukan kesalahan dalam mengevaluasi dokumen penawarannya. Baru kalau memang sudah benar, dapat diperluas ke masalah lainnya. Masih banyak sanggahan yang hanya mempermasalahkan, kenapa penawaran (perusahaan kami) yang terendah tidak menjadi pemenang?

▶ Perhatikan administrasi surat sanggahan seperti alamat ditujukannya. Surat sanggahan ditujukan kepada Pokja ULP dan dapat diajukan secara daring melalui SPSE.

10. PENAWARAN TEKNIS KONSULTAN

Penawaran teknis konsultan dinilai dari beberapa poin, yaitu pemahaman dan tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), penawaran teknis atau metodologi, dan inovasi atau gagasan baru. Secara umum, pada pengadaan jasa konsultansi penyedia seharusnya pihak yang lebih ahli dalam hal teknis barang/jasa yang akan diadakan. Sehingga KAK yang disusun oleh PPK kemungkinan besar akan masih banyak kekurangannya. Untuk itu, apabila ada kekurangan teknis dalam KAK, konsultan sebaiknya memberi tanggapan sesuai keahlian. Seringkali, tanggapan KAK hanya berisi catatan “cukup jelas” dan “cukup memadai” saja. Selain itu sedikit sekali konsultan yang memberikan inovasi atau gagasan baru terhadap metode-metode pelaksanaan dalam KAK, padahal poin penilaiannya dapat menambah nilai secara keseluruhan.

Adapun dalam metodologi sering ditemukan kesalahan yang diakibatkan dari hasil copy paste. Mungkin, jenis pekerjaan jasa konsultansi yang akan diikuti pernah dikerjakan oleh konsultan tersebut atau tenaga ahlinya, tetapi berbeda wilayah atau berbeda volume saja, sehingga digunakanlah metode copy paste dalam pembuatan metodologinya. Alhasil, karena keterbatasan waktu atau kurangnya kontrol kualitas sering ditemukan metode yang sudah benar, tetapi pekerjaannya untuk daerah yang berbeda, misal pekerjaannya di Bogor isinya Kabupaten Cianjur. Kalau sudah ditemukan kejadian seperti itu sudah pasti mendapat nilai “TKO” dalam penawaran teknisnya.

Perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah telah menyelesaikan revisi atas Perpres 54 th. 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perpres tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dengan No 16 tahun 2018 pada hari Kamis,15 Maret 2018. Dalam revisi ini, pemerintah akan memberi prioritas kepada penyedia barang dan jasa yang memiliki produk lokal dan para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam Perpres No 16 tahun 2018 ini terdapat 227 perubahan atas Perpres sebelumnya. Perpres ini akan mulai berlaku 1 Juli 2018. Harapannya Perpres Pengadaan Barang/Jasa terbaru ini akan mengantarkan Pengadaan yang lebih baik dan signifikan.

Untuk mengunduh Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, silahkan klik link berikut ini Perpres PBJ terbaru dalam bentuk PDF

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Badang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan, revisi beleid (kebijakan) ini dilakukan untuk memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang belum sesuai dengan harapan. Reformasi pengadaan terus diupayakan oleh pemerintah untuk mengurangi terjadinya kesalahan maupun praktik kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan. Pasalnya, dewasa ini kasus inefisiensimoral hazard, bahkan perilaku koruptif masih terjadi dalam pengadaan pemerintah.

Salah satu perubahannya adalah pekerjaan konsultan yang naik menjadi Rp. 100.000.000,00. Selain itu, dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 ini, pemerintah juga mengambil beberapa terobosan agar pengadaan barang dan jasa bisa lebih cepat misalnya ULP akan bertransformasi menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), sebuah unit organisasi yang bersifat permanen yang diantaranya memiliki peran untuk melakukan pembinaan, pemilihan penyedia dan pengelolaan sistem informasi.

Selain mempercepat proses pengadaan, lewat revisi kali ini, pemerintah juga menambah beberapa poin baru, diantaranya  revisi perpres pengadaan barang/jasa ini bertujuan untuk mengurangi ketakutan pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa akan kriminalisasi. Maklum, selama ini salah satu pemicu lambatnya proses pengadaan dan pencairan anggaran lantaran PPK takut melaksanakan lelang karena khawatir dikriminalisasi.

Berikut Perpres No. 16 Tahun 2018:

Untuk Matrik Perpres ini akan kami sampaikan lebih lanjut nantinya.

Definisi Pengadaan Menurut Perpres no 16 Tahun 2018

Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah diadakan beberapa kali perubahan guna memperbaiki regulasi pengadaan itu sendiri, baik dari mulai perubahan definisi Pengadaan Barang/Jasa hingga penerapan UKPBJ sebagai pengganti ULP. Kali ini kami akan membahas mengenai definisi Pengadaan Barang/Jasa menurut Perpres No 16 tahun 2018 yang baru saja disahkan oleh Presiden Joko Widodo (15/03).

Menurut Perpres No 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Perubahan definisi tersebut secara otomatis akan akan merubah kewenangan dan juga tugas para pejabat pengadaan, proses pembiayan pekerjaan hingga proses pelaksanaan pekerjaan.

Untuk lebih jelasnya perbedaan definisi Pengadaan Barang/Jasa setelah diberlakukannya Perpres No 16 tahun 2018 bisa dilihat pada matrik dibawah ini.

Dari perubahan definisi “Pengadaan Barang dan Jasa” setelah disahkannya Perpres no 16 Tahun 2018, dapat dilihat ada 3 perbedaan yaitu:

K/L/D/I menjadi K/L/PD

Latar belakang perubahan istilah SKPD menjadi Perangkat Daerah ini adalah penyesuaian dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, penyebutan “Institusi” juga disederhanakan menjadi lembaga, sehingga tidak perlu disebutkan lagi kedalam penyebutan K/L. Hal ini dipertegas dengan penyebuttan RKA K/L dan tidak pernah disebut RKA K/L/I.

Pembiayaan oleh APBN/APBD

Penjelasan mengenai hal ini disinkronkan dengan ketentuan ruang lingkup Perpres 16/2018 yang menegaskan bahwa Perpres ini hanya berlaku untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Istilah “bersumber,” atau “dibebankan” juga sudah tidak digunakan lagi untuk menghindari kerancuan terhadap istilah penganggaran.

Proses Awal hingga Akhir Pengadaan Barang/Jasa

Perpres 54/2010 dan Perubahannya menegaskan bahwa pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan dan diakhiri dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Pengertian ini lebih ditegaskan pada Perpres 16/2018, yang mempertajam bahwa pelaksanaan pengadaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan dan diakhiri dengan serah terima pekerjaan.