Cara Daftar Penyedia Di LPSE dan Syarat-syaratnya

Silahkan Daftar secara online di LPSE Terdekat dengan mengakses url lpse tsb, caranya bisa dengan cari di google nama LPSE K/L/D/i contoh : https://lpse.bangkalankab.go.id/eproc4 atau di website inaproc.lkpp.go.id cari nama LPSE yang diiginkan untuk didaftar, jika sudah mengakses website lpse yang dituju silahkan klik Mendaftar sebagai penyedia barang / jasa yang ada pada tampilan depan website, masukkan alamat email resmi perusahaan anda lalu klik mendaftar setelah itu akan ada balasan Konfirmasi email pendaftaran pada email perusahaan anda yang didaftarkan. Klik konfirmasi url di email anda dan isilah formulir elektronik tsb dengan lengkap lalu klik mendaftar, simpanlah user id dan password yg anda buat. silahkan datang langsung ke kantor lpse tsb untuk melakukan proses Verifikasi Data Penyedia oleh Verifikator

Untuk Verifikasi Bawalah dokumen asli dan salinannya seperti :

1. Akta Pendirian

2.KTP Direktur

3.SIUP/SIUJK

4.TDP

5. NPWP

6. SITU

7.SPT

8.PKP (bagi yg Punya)

9. Form Keikutsertaan (Download)

10. Form Pendaftaran (Download) lalu salinannya diserahkan kepada Verifikator di LPSE dimana saudara mendaftar online.

Verifikator akan memeriksa kevalidatan data-data perusahaan saudara jika dinyatakan Verified maka Verifikator akan menyetujui Registrasi anda di sistem dengan demikian secara otomatis akun yang saudara buat bisa digunakan. loginlah di lpse tersebut dengan User id dan password yang saudara buat (simpan)

Apa itu Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP). Sistem ini merupakan jawaban atas keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar proses lelang dapat dipercepat.

SiKAP atau yang biasa juga disebut Vendor Management System (VMS) merupakan sebuah subsistem dari Sistem Pengadaan secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/ data kualifikasi penyedia barang/jasa yang dikembangkan oleh LKPP.

“SiKAP membantu proses identifikasi data penyedia, sehingga pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan cepat,” demikian disampaikan oleh Direktur Kebijakan Pengadaan Umum Setya Budi Arijanta saat memberikan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 kepada seluruh staf LKPP, beberapa hari yang lalu.

Kepada para penyedia barang/jasa diharapkan peran dan partisipasinya dalam mengisi data di dalam aplikasi SiKAP yang beralamat di http://sikap.lkpp.go.id “Sekaligus melakukan proses pengujian aplikasi ini,” demikian yang tertulis dalam rilis tertulis di portal eproc LKPP.

Penyedia barang/jasa dapat melakukan login ke dalam aplikasi SiKAP dengan menggunakan akun yang biasa digunakan dalam aplikasi SPSE.

Dengan implementasi sistem ini, diharapkan proses pengadaan secara elektronik yang lebih cepat, efisien, efektif tanpa meninggalkan asas akuntabilitas dan transparan, sesuai yang diinginkan oleh Presiden Jokowi dapat terwujud.

Bagi para penyedia yang menginginkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center LKPP (021-2993-5577) atau mengirim surel ke [email protected]

Tipe swakelola sesuai perpres no 16 tahun 2018

Sesuai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) baru pada 16 Maret 2018 dalam kegiatan Procurement atau Pengadaan Barang Jasa (PBJ) yang mengganti Perpres sebelumnya yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, terdapat beberapa istilah baru maupun perubahan peraturan yang dimana bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan APBN/APBD.

Perubahan beberapa definisi tersebut meliputi: LPSE, Swakelola, Penunjukan Langsung, Penyedia, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya.

Swakelola yang juga merupakan kegiatan Pengadaan Barang Jasa dimana pekerjaannya bersifat mandiri dan dikerjakan oleh diri sendiri, bukan melalui penyedia. Artinya, Swakelola tersebut direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat.

Termasuk juga memperluas peran usaha kecil dalam menghasilkan produk berkualitas dari dalam negeri, yang juga merupakan salah satu poin penting dalam Perpres No. 16/2018.

Jika sebelumnya dalam Perpres No. 54/2010, hanya terdapat 3 tipe pelaksanaan pengadaan secara Swakelola yakni,

tipe 1 : Pelaksana Swakelola adalah K/L/D/I, tipe 2: Instansi Pemerintah Lain,

tipe 3: Kelompok Masyarakat.

Maka, pada Perpres nomor 16 tahun 2018 ini, terdapat 4 tipe Swakelola. Berikut uraiannya:

Tipe 1

Dipilih apabila pekerjaan yang akan di-swakelola merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang bersangkutan. Perangkat Daerah yang dimaksud adalah Satuan Kerja Dinas di Pemerintah Daerah. K/L/PD digunakan apabila menyangkut hal-hal terkait level Dinas di daerah. Contohnya, Kementerian Kesehatan mengadakan penyuluhan untuk bidan di desa-desa.

Tipe 2

Dipilih apabila pekerjaan direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD sebagai penanggung jawab dan bekerjasama dengan Instansi Pemerintah Lain yang memiliki keahlian/kompetensi teknis untuk mengerjakan pekerjaan tersebut yangmana pekerjaan itu diluar kapasitas K/L/PD. Contohnya, Bappeda bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik (yang lebih ahli perihal angka) untuk suatu pekerjaan di Kota Makassar.

Tipe 3

Tipe ketiga inilah yang baru dicantumkan dalam Perpres No.16/2018, yaitu Swakelola yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Indonesia Corruption Watch atau ICW—yang merupakan organisasi non-pemerintah, Karang Taruna, dll. Swakelola tipe 3 ini merupakan perluasan dari Swakelola tipe 4 yang tercantum pada Perpres No. 54/2010.

Tipe 4

Pada tipe keempat ini, dipilih apabila dalam pekerjaannya diperlukan partisipasi langsung dari masyarakat atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya. Contoh, Perbaikan Saluran Air di sebuah desa, serta pekerjaan sederhana lainnya.

Pada Perpres terbaru ini, Presiden mengamanatkan LKPP dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. Selain itu, K/L/PD wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Pelaksanaan Swakelola dalam sebuah instansi dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara Swakelola, namun hanya ada beberapa pekerjaan pengadaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola. Seperti yang tertera pada gambar dibawah ini:

pkms.lkpp.go.id

Pelaksanaan Swakelola dalam sebuah instansi dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara Swakelola.

Dengan begitu, jika Anda memiliki sebuah Usaha Kecil—Menengah atau non-Kecil yang bersifat Business to Business (B2B)maupun Business to Government (B2G)dan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Barang atau Jasa, secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak, serta masuk ke dalam salah satu kriteria pekerjaan di atas, maka Anda dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan Swakelola.

Pengadaan barang dan jasa metode Penunjukan langsung

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang jasa yang berlaku sebagai salah satu metode pengadaan barang jasa oleh Pemerintah Indonesia.

Penunjukan langsung ini bukan metode yang umum, dan dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dan atau apabila pengadaan barang/ konstruksi/jasanya bersifat khusus.

Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.

Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya meliputi penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk pertahanan negara, keamanan dan ketertiban masyarakat, keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial dalam rangka pencegahan bencana dan/atau akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. Kemudian Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden. Kemudian kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.[1]

Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung, meliputi Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah, Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition, Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu, Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggung-jawabkan; atau Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.

Referensi